SEKRETARIS Daerah (Sekda) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), H. Sunggono, didampingi Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kukar, M. Aidil, menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Perumahan dan Permukiman Perdesaan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa (29/4/2025).

Rakor tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah.

Dalam sambutannya, Wamen meminta para kepala daerah untuk mendata kebutuhan rumah di wilayah masing-masing, termasuk jumlah rumah tidak layak huni (RTLH), sebagai bagian dari program nasional percepatan penyediaan perumahan.

“Pemerintah Kabupaten Kukar siap menyukseskan program ini. Kami telah menjalankan program perbaikan rumah tidak layak huni di wilayah pedesaan,” ujar Sunggono usai mengikuti kegiatan.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa Bupati Kukar juga menargetkan percepatan capaian program RTLH melalui penguatan regulasi. Salah satu langkahnya adalah integrasi kebijakan perumahan dengan program Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD).

“Harapannya, kewenangan pembangunan atau perbaikan rumah bisa didistribusikan melalui mekanisme BKKD, sehingga target pembangunan RTLH bisa tercapai lebih efektif di tingkat desa,” jelasnya.

Rakor ini diselenggarakan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan dalam mendukung pencapaian Program Tiga Juta Rumah, sebagaimana tertuang dalam ASTA CITA pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang peran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai regulator, fasilitator, dan pelaksana dalam ekosistem penyediaan perumahan dan permukiman nasional.(ADV)